DEPOK Nuansapublik.com.
– Sudah saatnya Presiden Jokowi dan Mendikbud Nadiem Makarim menjelang akhir kekuasaannya memastikan tidak ada lagi siswa dari keluarga miskin tidak bisa bersekolah karena kuota habis di sekolah negeri. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Dewan Kesahatan Rakyat (DKR) Depok, Roy Pangharapan kepada pers, Sabtu (15/6).
“Diakhir pemerintahan ini sebaiknya dipakai untuk memastikan tidak ada lagi siswa miskin tidak bisa sekolah karena bangkunya dijual ke keluarga yang mampu,” tegasnya.
Penolakan siswa miskin di sekolah negeri menurutnya terus meningkat setiap tahun karena sistim kuota dalam zonasi sekolah yang diberlakukan oleh pemerintah. Padahal anggaran pendidikan menghabiskan 20℅ dari APBN naik setiap tahunnya.
“Anggaran makin besar, semakin banyak siswa miskin tidak sekolah. Itu uang dipakai foya-foya diberbagai kementerian atas nama pendidikan kedinasan,” tegasnya.
Sementara itu pemerintah membiarkan di sekolah-sekolah negeri percaloan bangku sekolah menjual kuota bangku sekolah, tak perduli keluarga miskin tak bisa menyekolahkan anaknya.
“Ini namanya pemerintah memeilhara dan mengembangkan kemiskinan semakin meluas. Karena yang barisan orang miskin semakin panjang antri dalam kesulitan mencari pekerjaan. Negara telah abai dan ikut memiskinkan generasi mendatang,” tegasnya.
Roy Pangharapan mengatakan setiap tahun Dewan DKR mengingatkan kepada pemerintah, agar subsidi tepat sasaran, seharusnya sekolah negeri untuk masyarakat yang tidak berpunya atau miskin, namun pemerintah sibuk berbagi anggaran pendidikan untuk dikorup.
*PPDB Selalu Bermasalah*
Persoalan Penerimaan Peserta Siswa Baru (PPDB), setiap tahun di Kota Depok khususnya jenjang SMA dan SMK Negeri yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu membawa persoalan. Penyebabnya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa membiarkan persoalan berlarut-larut.
“Kami prihatin. Setiap tahun selalu ada persoalan dalam PPDB SMA dan SMK Negeri di kota Depok ini,” ujar Roy Pangharapan.
DKR berharap agar PPDB 2024 ini Pem Provinsi Jawa Barat mau mengakomodir siswa miskin di sekolah-sekolah negeri memastikan kenyataan dilapangan.
“Agar subsidi pemerintah tepat sasaran, ya harusnya utamakan siswa miskin masuk semua sekolah negeri. Jangan tepat sasaran untuk dikorup,” kata Roy Pangharapan.
Bagi siswa miskin sebetulnya tidak keberatan untuk masuk sekolah swasta, tapi tidak ada sekolah swasta menggratiskan biaya seperti di sekolah negeri yang menerima subsidi pemerintah.
“Keluarga miskin tidak pernah menolak di sekolah swasta asal sama dengan negeri dan dibuat aturan khusus dilarang memungut biaya apapun terhadap siswa miskin. Bisa gak?” tegas Roy Pangharapan.
Menurut DKR, Permendikbud sudah sangat jelas memerintahkan agar kuota siswa miskin minimal 15 % yang artinya lebih dari 15% adala untuk siswa dari keluarga miskin dan tak mampu.
“Namun dalam prakteknya tidak pernah ada sekolah yang mematuhi dan tidak pernah ada penertiban dan Kemendikbud,” imbuh Roy Pangharapan.
DKR berharap agar orang tua yang berpunya agar memasukkam anaknya di sekolah swasta, agar tidak merampas kuota untuk siswa dari keluarga miskin.
“Kami menghimbau agar para orang tua siswa dari keluarga mampu tidak memaksakan diri masuk sekolah negeri. Biarlah sekolah negeri untuk masyarakat miskin dan tidak mampu agar bisa disubsidi oleh pemerintah,” pungkas Roy Pangharapan.
Setiap tahun DKR Depok telah mengadvokasi keluarga miskin untuk menyekolahkan anak dan menghadapi penolakan dari pihak sekolah. Selain itu mengadvokasi pasien miskin untuk bisa berobat difasilitas kesehatan yang ada.
“Presiden dan Mendikbudnya jangan menyisakan persoalan bagi pemerintahan baru yang akan datang,” tutup Roy Pangharapan. (TN/RY)
