DEPOK Nuansapublik. Com
– Para orang tua siswa miskin sedang menunggu janji dari pihak Istana yang akan segera mencarikan jalan keluar agar siswa tetap bisa bersekolah. Para orang tua dari keluarga miskin dan tak mampu itu percaya bahwa Presiden Joko Widodo dan Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko pasti tidak akan membiarkan ada siswa tak bisa bersekolah dan memiliki jalan keluar atas penolakan pihak sekolah terhadap anak-anak mereka. Demikian siaran pers Dewan Kesehatan Rakyat DKR kota Depok yang dibagikan kepada pers, Sabtu (13/7).
“Para orang tua walaupun dalam keadaan sulit, tetap percaya pak Jokowi dan pak Moeldoko pasti akan memberikan kesempatan anak-anak mereka bisa kembali melanjutkan sekolah. Karena kata mereka pak Jokowi dan pak Moeldoko adalah orang baik dan pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya,” jelas Roy Pangharapan, Ketua DKR Kota Depok.
Roy Pangharapan mengingatkan bahwa penolakan siswa miskin disekolah-sekolah adalah kejadian berulang setiap PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) setiap tahun dan tidak pernah serius diatasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan para Gubernur.
“Sekaranglah saatnya Presiden dan Kepala Kantor Staf Presiden mengambil tindakan tegas memastikan semua siswa miskin bisa melanjutkan sekolah,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa para orang tua siswa dari keluarga miskin dan tak mampu dijanjikan jalan keluar oleh pihak istana diwakili oleh Staf Ahli Utama KSP, Johanes Joko.
“Iya saat audensi, Kamis (11/7) lalu para orang tua dijanjikan akan segera dicarikan jalan keluarnya agar anak-anak tetap bisa melanjutkan sekolah,” ujar Roy Pangharapan.
Audiensi dan janji tersebut menurut Roy Pangharapan memberikan kelegaan pada orang tua dan siswa dari keluarga miskin dan tak mampu itu.
Saat audensi dengan Staf Ahli Utama KSP Johanes Joko, DKR menyampaikan salah satu tuntutanya, yakni dibukanya jalur optimalisasi, yang memaksimalkan rombongan belajar atau rombel menjadi 38 atau 40 siswa per kelas, karena faktanya tahun sebelumnya juga bisa.
“Tentu saja dengan menyisir secara ketat hanya menerima siswa dari keluarga miskin dan tak mampu tanpa dipungut biaya. Agar tidak terjadi lagi jual beli bangku sekolah. Peran dan tugas dari KSP untuk mensortirnya. Ini tidak sulit,” terang Roy Pangharapan.
Roy Pangharapan mengatakan pihak istana negara sudah meminta data lengkap siswa dan keluarga miskin dan tak mampu dari DKR Jumat (12/7) dan sudah diserahkan ke pihak istana melalui staf KSP ibu Sofie.
“Data lengkap atau profil dari orang tua siswa miskin sudah yang sudah diserahkan kepada akan ditindaklanjuti agar mereka bisa melanjutkan sekolah,” jelas Roy Pangharapan.
Seperti diketahui sebelumnya DKR Kota Depok telah melakukan aksi solidaritas di SMAN 4 Depok, bahkan melakukan ukur jarak manual salah satu rumah siswa miskin dan didapatkan 120 meter jarak rumah siswa dengan tembok belakang SMAN 4 Depok.
Namun fakta kemiskinan dan jarak rumah yang dekat itu belum mampu meyakinkan pihak sekolah untuk menerima siswa bersekolah. Oleh karenanya aksi solidaritas dilanjutkan ke istana negara pada Kamis (11/7) lalu. (TN)
Sumber Rilis DKR.
