Depok, Nuansapublik.Com
– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H.M. Hasbullah Rahmad, mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sosialisasi ini disampaikan kepada Koordinator Kelurahan (Korkel) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) serta Pengurus dan Anggota Partai Amanat Nasional (PAN) se Kota Depok di Balai Raja Gas, Jalan Raden Saleh, Sukmajaya, Depok, pada Minggu, 15 Desember 2024.
Peraturan ini membawa angin segar bagi Kota Depok. Melalui Perda tersebut, penerimaan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sebelumnya hanya 30% akan meningkat menjadi 65% pada tahun 2025. Hal ini diyakini akan berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.
Mendorong Pengalihan Pelat Kendaraan ke Jawa Barat
Dalam pemaparannya, H.M. Hasbullah Rahmad mendorong pemerintah kota, khususnya Dinas Pendapatan Daerah, untuk bersinergi dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat guna menjaring lebih banyak wajib pajak, terutama para pemilik kendaraan bermotor di wilayah Depok.
“Selama ini banyak warga Depok yang masih menggunakan kendaraan berpelat Jakarta. Kami mengimbau agar masyarakat mengalihkan pelat kendaraannya ke Jawa Barat, sehingga pendapatan pajaknya bisa masuk ke Kota Depok,” ujar Hasbullah.
Ia menegaskan bahwa dengan semakin banyaknya kendaraan warga Depok yang berpelat Jawa Barat, pendapatan Kota Depok akan meningkat, sejalan dengan kebijakan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor sebesar 65% untuk kota/kabupaten dan 35% untuk provinsi.
Pajak Progresif, Pajak Air Bawah Tanah, dan Sumber Pendapatan Baru
Hasbullah juga menjelaskan tentang potensi besar dari pajak progresif kendaraan bermotor. Menurutnya, pemilik kendaraan lebih dari satu unit akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Dengan regulasi baru ini, Kota Depok diproyeksikan menjadi salah satu penyumbang pajak kendaraan bermotor terbesar di Jawa Barat, setelah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.
Selain pajak kendaraan bermotor, Hasbullah juga menyoroti potensi penerimaan dari pajak air bawah tanah. Pajak ini dikenakan kepada entitas yang memanfaatkan air tanah di wilayah Depok, seperti hotel, mal, apartemen, dan pabrik. Seluruh pendapatan dari pajak ini akan masuk ke kas daerah Kota Depok. “Pajak air bawah tanah yang selama ini kecil akan dioptimalkan agar dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih besar,” jelas Hasbullah.
Mendorong Peningkatan Anggaran Pembangunan RW
Lebih lanjut, H.M. Hasbullah Rahmad mengungkapkan bahwa peningkatan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak air bawah tanah dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan di tingkat RW. Menurutnya, rencana pemberian dana operasional sebesar Rp300 juta per RW yang pernah dijanjikan oleh Wali Kota Depok kini memiliki peluang besar untuk direalisasikan.
“Kalau sebelumnya per RW hanya menerima Rp300 juta, maka dengan bertambahnya sumber pembiayaan ini, target tersebut akan lebih mudah direalisasikan,” katanya. Ia menilai bahwa potensi tambahan pendapatan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor akan mampu mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan publik di tingkat RW.
Harapan untuk Dukungan Masyarakat
Perda No. 9 Tahun 2023 ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat Depok untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan optimalisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, pajak progresif, dan pajak air bawah tanah, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Depok dapat ditingkatkan secara signifikan.
“Ke depan, dengan adanya sumber pendapatan baru dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor ini, janji wali kota untuk memberikan dana operasional pembangunan sebesar Rp300 juta per RW sangat mungkin terwujud,” tutup H.M. Hasbullah Rahmad.
(Tony)