Depok : Nuansapublik.Com
– Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) terus memperkuat sinergi antara koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan daya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini disampaikan dalam acara Rencana Kerja DKUM Tahun 2025 dan Perencanaan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Balai Latihan Koperasi (Balatkop) pada Kamis, 06 Maret 2025.
Acara ini dihadiri oleh Walikota Depok Supian Suri, Anggota Dprd Endah Winarti Fraksi Gerindra, Ketua Dekopinda DPD Depok, Teguh Prayitno, Kepala DKUM Kota Depok, Mohammad Thamrin, serta para pelaku UMKM. Dengan mengusung tema “Bersama Depok Maju Melalui Sinergitas Koperasi dan UMKM di Depok”, pertemuan ini membahas berbagai strategi pengembangan UMKM melalui peran aktif koperasi.
Tiga Narasumber, Direktur PNJ ,Bapeda dan Kadis DKUM. Mohammad Thamrin.
Dalam paparannya, Mohammad Thamrin menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi UMKM, seperti keterbatasan produksi, akses pemasaran, serta mindset kewirausahaan yang belum berkembang optimal. Salah satu tantangan utama adalah banyaknya pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan dan menjalankan bisnis, tetapi masih tercatat sebagai ibu rumah tangga dalam administrasi kependudukan. Akibatnya, data kewirausahaan belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, DKUM Kota Depok telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain:
1. Peningkatan Kapasitas UMKM melalui Workshop dan Bimtek
Memfasilitasi pelatihan langsung terkait pengelolaan bisnis, pemasaran, dan pengembangan produk inovatif.
Mendorong pelaku usaha untuk memiliki visi jangka panjang dalam ekspansi usaha dan perekrutan karyawan.
2. Optimalisasi Titik Pemasaran UMKM
Penyediaan lokasi pemasaran offline yang strategis dan rutin di berbagai kecamatan.
Digitalisasi pemasaran untuk memperluas jangkauan pasar melalui platform online.
Penyusunan regulasi guna memastikan keberadaan ruang pemasaran UMKM yang kondusif dan berkelanjutan.
3. Akses Pembiayaan yang Lebih Mudah dan Terjangkau
Mendorong koperasi untuk menyediakan pembiayaan dengan suku bunga rendah sebagai alternatif perbankan konvensional.
Mengoptimalkan peran koperasi dalam membantu UMKM mendapatkan akses modal yang lebih fleksibel.
4. Peningkatan Inovasi Produk dan Digitalisasi
Mendorong pelaku UMKM untuk lebih kreatif dalam mengembangkan variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Penguatan transaksi digital guna mempermudah akses pembiayaan dan pemasaran produk UMKM.
5. Kemitraan dengan Toko Modern dan Pemerintah
Memfasilitasi UMKM agar dapat bermitra dengan ritel modern dan supermarket lokal untuk meningkatkan daya serap produk mereka.
Mengupayakan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah untuk koperasi dan UMKM.
6. Peran Koperasi dalam Mendukung UMKM
Mengembangkan koperasi konsumen di setiap kecamatan sebagai pusat distribusi dan dukungan bagi UMKM.
Meningkatkan peran koperasi sebagai penyedia bahan baku, mitra pemasaran, dan penyelenggara pelatihan bagi pelaku UMKM.
Memanfaatkan dana pendidikan koperasi untuk memberikan pelatihan gratis bagi anggota UMKM guna meningkatkan kompetensi usaha mereka.
Saat ini, jumlah UMKM di Kota Depok mencapai 62.859 unit, namun baru sekitar 11.000 unit yang mendapat pembinaan langsung dari pemerintah. Oleh karena itu, DKUM Kota Depok menargetkan pendataan yang lebih akurat serta peningkatan legalitas usaha, termasuk dalam aspek perizinan, sertifikasi halal, dan standarisasi produk.
Acara ini dilanjut dengan sesi tanya jawab dengan narasumber.
Dilanjutkan dengan Penandatanganan berita Acara Renja Kerja Tahun 2026..
Dengan adanya program sinergi ini, diharapkan UMKM di Kota Depok dapat naik kelas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pemerintah Kota Depok juga berkomitmen untuk terus mempermudah akses permodalan serta memberikan pendampingan berkelanjutan guna menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
( Tony/TN)
