Depok, Nuansapublik.Com
11 Maret 2025
– Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok menggelar Forum Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 di Aula BJB, Lantai 2, Jalan Margonda, Depok. Selasa 11/03/2025 .
Dengan tema ” Bersama Depok Maju Melalui Akselerasi ASN Talenta Digital”
Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, yang mewakili Wali Kota Depok.
Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Ketua Penguji DPRD Kota Depok, perwakilan Kepala Bappeda, Sekretaris BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang BJB Kota Depok, Kepala PT Taspen Cabang Depok, Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kota Depok, Forum Anak Kota Depok, serta sejumlah pejabat lainnya.
Dalam laporan kegiatan, Kepala BKPSDM Kota Depok, Rahman Pujiarto, S.Pd., M.Si, menjelaskan bahwa BKPSDM telah menyiapkan berbagai program strategis guna mencapai tiga target utama, yakni Indeks Sistem Merit, Indeks Profesionalitas ASN, dan Nilai SAKIP BKPSDM.
Untuk mendukung capaian tersebut, program yang akan dijalankan meliputi pengelolaan kepegawaian daerah, pengembangan SDM, serta peningkatan layanan berbasis digital.
Rahman menegaskan bahwa pada tahun 2025, Kota Depok akan memperkenalkan aplikasi manajemen talenta, yang menjadi salah satu langkah utama dalam akselerasi ASN.
Dengan transformasi digital, diharapkan pelayanan publik semakin efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan ASN
Dalam sambutannya, Sekda Depok, Nina Suzana, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ASN. Saat ini, jumlah ASN di Kota Depok mengalami penurunan sekitar 250 pegawai setiap tahunnya akibat pensiun. Saat ini, jumlah ASN di Kota Depok mencapai 5.441 PNS dan 1.549 PPPK, yang harus melayani lebih dari 2,4 juta penduduk.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Depok mendorong akselerasi ASN dengan meningkatkan kapasitas digital para pegawai. ASN yang memiliki keterampilan di bidang teknologi dan inovasi diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Nina Suzana juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah. Dengan defisit anggaran yang mencapai Rp300 miliar, diperlukan langkah strategis dalam alokasi belanja dan efisiensi pengeluaran, agar target pembangunan dapat tercapai lebih cepat di tahun 2025.
Arah Kebijakan 2026: Mewujudkan ASN Profesional dan Adaptif
Dalam forum ini, BKPSDM Kota Depok menegaskan komitmennya dalam mendukung visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, khususnya dalam transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Melalui akselerasi ASN, Pemerintah Kota Depok berupaya mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, inovatif, serta responsif terhadap perkembangan zaman.
Dengan sistem kepegawaian yang lebih modern dan berbasis teknologi, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal dan transparan.. ucapnya..
Acara ini ditutup dengan diskusi dan masukan dari para peserta untuk menyempurnakan program kerja BKPSDM Kota Depok tahun 2026.
( Tony/RK)
