Depok, Nuansapublik.Com.
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke Polres Metro Kota Depok dan lokasi kejadian pembakaran mobil polisi di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Selasa (22/4), untuk menanggapi insiden yang menggegerkan masyarakat tersebut.
Dalam kunjungannya, Dedi menyampaikan keprihatinan sekaligus kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kota Depok yang dinilainya lalai dalam menangani persoalan mendasar di masyarakat, terutama terkait konflik pertanahan dan administrasi kependudukan.
“Konflik pertanahan tidak akan ada kalau tidak dibiarkan. Orang bangun di atas tanah negara itu dibiarkan. Padahal, sejak awal ketika ada peletakan batu pertama, jika itu melanggar, seharusnya sudah ada tindakan,” tegasnya.
Menurut Dedi, pembiaran atas persoalan lama seperti kepemilikan tanah dan pengurusan KTP menjadi akar masalah yang memicu konflik di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya penegakan aturan sejak dini untuk mencegah terjadinya kerusuhan.
“Kalau dari dulu KTP dan tanah ini dibereskan, tidak akan sampai terjadi pembakaran mobil polisi,” lanjutnya.
Gubernur Dedi juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah sampai RT/RW harus tegas. Jangan lagi ada pembiaran terhadap pelanggaran,” ujarnya.
Usai meninjau lokasi kejadian, Dedi menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan warga Kampung Baru. Ia menitipkan pesan khusus agar masyarakat menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi.
“Saya sudah sampaikan ke warga, di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin kerusuhan. Kita harus menjaga kedamaian bersama,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Dedi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat, yaitu semangat silih asih, silih asah, silih asuh dalam kehidupan bermasyarakat.
