Depok : Nuansapublik.Com.
– Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo (HBS) dari Fraksi PKS menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026 di daerah pemilihan Kecamatan Cilodong–Tapos, Minggu (1/2/2026).
Kegiatan berlangsung di Perumahan Puri Insani 2, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.
Reses tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi, saran, dan masukan dari masyarakat secara langsung. Puluhan warga hadir dalam kegiatan ini, termasuk Sekel Kelurahan Jati Mulya, Kasie Ekbang, perwakilan RT/RW, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, Sekretaris Kelurahan serta Kasi Ekbang Kelurahan Jatimulya Depok.
Dalam forum dialog, warga menyampaikan sejumlah aspirasi yang didominasi persoalan infrastruktur, seperti peningkatan jalan lingkungan, drainase, dan penanganan banjir. Beberapa usulan prioritas di antaranya lanjutan turap di RW 07, perbaikan turap aliran sungai serta normalisasi saluran air yang bermuara ke Sungai Cikumpa.
Selain itu, warga RW 07 juga menyoroti saluran air di sekitar Jalan Raya GDC yang dinilai belum optimal, sehingga kerap menyebabkan banjir di kawasan sekitar Alun-alun GDC. Warga berharap saluran air tersebut dapat diperlebar agar aliran air menuju kali lebih lancar.
Usulan lain datang dari RW 06 terkait persoalan banjir dan drainase, serta permintaan pelebaran jalan Pasar Pucung yang kerap mengalami kemacetan.
H. Bambang Sutopo dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk terus turun langsung ke daerah pemilihan guna memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan reses ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
“Ini reses pertama di tahun 2026. Kami turun langsung ke dapil, hari pertama di Kalimulya dan hari kedua di Jatimulya. Aspirasi yang disampaikan warga akan kami kawal dan perjuangkan melalui mekanisme yang ada,” ujar HBS.
Ia juga menyampaikan bahwa sebagian wilayah Jatimulya sebelumnya belum sepenuhnya diserahkan ke Pemerintah Kota Depok, sehingga beberapa pembangunan infrastruktur baru bisa diusulkan pada tahun ini.
Selain persoalan infrastruktur, HBS juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap implementasi program pemerintah pusat, khususnya terkait pelayanan publik dan pemenuhan gizi anak. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk mencari keuntungan pribadi.
“Kita berharap program pemerintah pusat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kualitas pelayanan dan gizi anak-anak justru menurun karena ada oknum yang mencari keuntungan,” tegasnya.
Ketua LPM Kelurahan Jatimulya, H. Ansori, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan dukungannya terhadap seluruh aspirasi warga dan siap membantu proses rekapitulasi usulan untuk diajukan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Kegiatan reses diakhiri dengan dialog terbuka dan penyerahan daftar usulan warga yang diharapkan dapat menjadi prioritas pembangunan di wilayah Jatimulya pada tahun anggaran mendatang.. ( Tony Y)
