Photo: Ade Firmansyah, Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS..(doc.Tn)
DEPOK – Nuansapublik.Com
Pemerintah Kota Depok terus mendorong terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta bagi seluruh warga kota. Melalui program ini, masyarakat Depok cukup bermodal Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses layanan kesehatan kelas tiga sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa terkendala masalah status kepesertaan maupun kemampuan ekonomi, pada Jumat 28/08/2026.
Ade Firmansyah, perwakilan Pemerintah Kota Depok, menjelaskan bahwa keunggulan utama sistem UHC ini terletak pada fleksibilitas cakupan layanan yang tidak terbatas pada rumah sakit mitra di wilayah Kota Depok saja. Sebagai contoh, jika warga Depok sedang berada di luar daerah — misalnya pulang kampung ke Tegal — dan membutuhkan pertolongan medis secara mendadak, mereka tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Rumah sakit akan melayani terlebih dahulu, kemudian status kepesertaannya dapat dikoordinasikan dengan BPJS Kesehatan. Ini bentuk perlindungan nyata agar warga tidak kehilangan akses layanan hanya karena sedang berada di luar wilayah,” ujar Ade.
Ia menegaskan bahwa dana jaminan kesehatan merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi hak dasar kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ia mendesak agar komitmen antara Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok untuk memperkuat program ini terus dikawal hingga tahap penganggaran.
“Naskah komitmen yang sudah disepakati harus diterjemahkan secara nyata dalam APBD. Jangan sampai program yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat justru kehilangan dukungan anggaran,” tegasnya.
Ade berharap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta nota anggaran ke depan tetap memuat alokasi yang memadai untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan setiap warga Depok, tanpa terkecuali, mendapatkan jaminan kesehatan yang layak dan berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan kota yang inklusif….( TY)
