Depok : Nuansapublik.Com
– Dewan Kesehatan Rakyat DKR kota Depok mengadakan puncak acara Hari Kesehatan Nasional,HKN 2026 di stadion mini Sukatani Tapos, demikian dikatakan oleh Roy Pangharapan Ketua DKR Kota Depok kepada pers Minggu (15/11)
Puncak acara dilaksanakan pada Sabtu 14 November 2026 dan diikuti oleh ratusan peserta. Kegiatan DKR kali ini adalah senam pagi dan lomba jalan kaki tergopoh-gopoh.
“Alhamdulillah puncak acara HKN DKR selenggarakan di stadion mini Sukatani Tapos,atas izin Disporyata melalui Dinas Kesehatan Kota Depok”kata Roy Pangharapan
Dalam kesempatan memberikan sambutannya, Roy Pangharapan mengajak masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS secara konsisten
“Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk melaksanakan PHBS, agar kita semua sehat,” tegas Roy Pangharapan pada acara yang dihadiri sekretaris dinas Kesehatan kota Depok mewakili Walikota Depok
dr. Juri Hendrajadi, MPH itu.
Bagi DKR kalau masyarakatnya sehat sama halnya dengan ikut membantu pemerintah karena dana kesehatan bisa untuk program pembangunan lainnya.
“Inilah pentingnya kita menjaga kesehatan,kalau masyarakatnya sehat, artinya dana kesehatan bisa digunakan untuk program lainya,” jelas Roy Pangharapan.
Terima Kasih Pak Walikota
Melalui Hari Kesehatan Nasional ini juga, DKR lmengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Depok yang konsisten untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, meskipun Kota Depok belum mendapatkan predikat UHC
“DKR mengucapkan terima kasih kepada Walikota Depok yang konsisten membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis meskipun kota Depok belum mendapatkan predikat UHC,” imbuh Roy Pangharapan.
Dalam kesempatan tersebut DKR juga minta kepada Pemerintah Pusat untuk menghapuskan tunggakan BPJS Kesehatan bagi peserta BPJS yang tidak mampu .
“Saya minta kepada presiden Prabowo untuk menghapuskan tunggakan peserta BPJS Kesehatan atau diputihkan ” pungkas Roy Pangharapan
Janji UHC
Status UHC (Universal Health Coverage) atau Cakupan Kesehatan Semesta) adalah adalah kondisi atau predikat yang diberikan kepada suatu daerah atau negara ketika minimal 98% dari jumlah penduduknya telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80%.
Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Status UHC menjanjikan akses langsung aktif di daerah yang sudah berstatus UHC, masyarakat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan dapat langsung mengaktifkan kepesertaannya saat itu juga ketika membutuhkan layanan medis yang mendesak.
Warga juga dijanjikan dapat menerima layanan kesehatan (mulai dari pencegahan, pengobatan, hingga rehabilitasi) tanpa terbebani kesulitan biaya.
Peran Pemerintah Daerah: Bagi warga kurang mampu di daerah UHC, iuran BPJS Kesehatan sering kali didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemda melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) atau BPJS gratis.
“Untuk apa bikin status UHC, kalau rakyatnya gak mampu bayar. Kalau iuran BPJS seluruh rakyat ditanggung pemerintah, otomatis akan tercapai Universal Health Coverage,” ujarnya
Ia menegaskan kesehatan itu adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara, bukan dijual seperti saat ini.
“Padahal negara mampu!” tegasnya. (Red/TY)
