Nuansapublik. Com.-BEJI, DEPOK- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Depok kembali usai melakukan audensi dengan KPU Kota Depok pada Kamis (14/07/2022), kembali melakukan audensi dengan mendatangi Bawaslu Kota Depok di Jl. Nusantara Raya, Kelurahan Beji, Depok, Jumat (15/07/2022).
Kedatangan FKDM Kota Depok yang digawangi Rudy Wahyudi selaku Ketua dudampingi Srkretaris, Herry dan anggota Hendra, Said Iskandar, Zaenudin Sidiq dan Hendry diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barlini yang didampingi Sriyon selaku Komisioner/Kordiv. Penyelesaian Sengketa.
Rudy Wahyudi mengatakan, kedatangannya ke Bawaslu Kota Depok melakukan audensi perkenalan, juga melakukan koordinasi dan diskusi menjelang Pemilu 2024.
“Ucapan tetima kasih tentunya kepada Ibu Luli Barlini selaku Ketua Bawaslu Kota Depok yang menerima kedatangam kami untuk melakukan audensi terkait pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Rudy.
Rudy memaparkan FKDM adalah suatu lembaga mandatori yang ada di Kesbangpol dan legilitasnya berdasarkan Kepmendagri Nomor 2 Tahun 2018 dan direvisi nomor 46 Tahun 2019. Tufoksi FKDM adalah melakukan pendataan dan mencari informasi dan menganalisa terkait tentang ATHG, potensi Konflik dan sinergiskan dengan lembaga-lembaga yang ada.
“Di Tahun 2024 kita akan melaksanakan pesta demokrasi besar yang mana mungkin ada peluang untuk terjadi nya konflik. Maka dari awal kita coba untuk sinergikan, karena program turunan dari provinsi kita dapat saling melengkapi sehingga potensi konflik di masyarakat dapat di minimalisir serendah-rendahnya,” paparnya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini juga mengucapkan selamat datang para pengurus dan anggota FKDM Kota Depok di kantor Bawaslu.
“Pada pertemuan audensi ini mari kita sama-sama menyampaikan tufoksi kita masing-masing seperti apa pada pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Luli Barlini.
Luli mengatakan, Bawaslu hadir dalam Pelaksanaan Pemilu Pemilihan Presiden, DPR dan Walikota dalam setahun itu. Yang pertama pada tanggal 14 Februari 2024 pemilihan Presiden dan Pemilukada nya pada tanggal 27 November 2024 dan kebetulan dirinya hadir dalam pelantikan Yayat mantan ketua KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua FKDM Provinsi Jawa Barat.
“Untuk titik-titik rawan kami itu ada di perbatasan-perbatasan seperti Bojongsari, Cimanggis, Harjamukti. Sedangkan daerah-daerah sensitif terjadi pergeseran pemilih yang tadinya sudah memiliki A tiba-tiba B, ini dikarenakan lokasi dekat mungkin titik-titik rawan kota Depok seperti itu. semoga FKDM dapat membantu hal-hal tersebut meredam dan hal pemilihan masih dalam tahap nasional dan kedepannya kita dapat berkolaborasi tindak lanjutnya seperti apa,” ungkapnya.
Sementara Komisioner Bawaslu Kordiv Penyelesaian Sengketa, Sriyono menambahkan tufoksi Bawaslu adalah mengawasi penyelenggara pemilu berjalan sesuai aturannya. Yang jadi masalah adalah ketika masyarakat mempunyai pandangan berbeda dengan penyelenggara dan selama masih bisa disatukan dengan regulasi dan aturan yang ada dan kita sudah bagus serta orang-orangnya sudah ganti dan paradigma nya juga berganti.
“Mudah-mudahan lebih ringan dalam rangka mengawal pemilu jangan sampai ternodai dan kita juga lembaga yang mempunyai tufoksi yang berbeda tapi maksud tujuannya sama. Dan Bawaslu juga membutuhkan informasi dari FKDM apa yang harus diwaspadai dalam pengawasan pemilu ini, seperti ada yang ber KTP DKI dan yang belum terdaftar semuanya kita kembalikan kepada aturan,” ucap Sriyono.
Dirinya menambahkan, semua pihak dalam penyelenggaraan pemilu ini berharap berjalan baik dalam bidang pengawasan dan kerawanannya jangan sampai tujuan sama karena pemahamannya berbeda dapat menimbulkan kerawanan.
“Kami harapkan pertemuan ini bukan yang terakhir, karena pertemuan ini yang pertama saling mengenal apa yang akan kita lakukan bersama sesuai tufoksi kita masing-masing. Mari kita jaga Kota Depok dengan baik,” pungkasnya.(Tony Y)
