Depok. Nunsapublik Com
– Wali Kota Depok, Supian Suri, meresmikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) di Gedung Balatkop, Sukmajaya, Kota Depok, pada Kamis (06/03/2025).
Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan keprihatinannya setelah memperoleh data bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Depok lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Kuningan.
“Miris data yang saya dapat bahwa UMKM di Kota Depok jumlahnya lebih sedikit dari jumlah UMKM di Kabupaten Kuningan,” ujar Wali Kota.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Baznas, Kepala DKUM, anggota dewan, Ketua Dekopinda Kota Depok, serta para pelaku UMKM, koperasi, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Menindaklanjuti hal tersebut, Wali Kota Depok meminta DKUM dan jajarannya untuk melakukan pendataan ulang jumlah pelaku UMKM di Kota Depok. Selain itu, ia juga ingin mengetahui status perizinan, jumlah pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan, serta progres usaha mereka.
“Saya minta Pak Thamrin dan jajarannya mendata kembali ada berapa jumlah UMKM kita di Kota Depok. Termasuk perizinan dan berapa banyak yang sudah ikut pelatihan, serta progresnya sudah sampai di mana,” tegasnya.
Untuk mendukung perkembangan UMKM, pemerintah juga siap memfasilitasi tempat usaha bagi para pelaku UMKM. Wali Kota mengusulkan pemanfaatan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang memungkinkan untuk dijadikan pusat jajanan UMKM Kota Depok.
“Saya minta juga tolong usulkan fasos fasum mana yang memungkinkan untuk bisa kita pakai sebagai tempat pusat jajanan dari UMKM Kota Depok. Contohnya di depan Kantor Kecamatan Sukmajaya, saya lihat ada tempat yang bisa dimanfaatkan untuk berjualan,” jelasnya.
Dengan adanya tempat usaha yang lebih permanen, diharapkan para pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada event-event tertentu dalam menjajakan produknya, tetapi juga memiliki lokasi tetap untuk mengembangkan usaha mereka.
Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan diskusi mengenai strategi peningkatan jumlah dan kualitas UMKM di Kota Depok serta komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro dan koperasi.
(Tony/RK)
