Depok, Nuansapublik com
— Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat, Edi Sitorus, menghadiri acara Hari Ulang Tahun Wali Kota Depok, Supian Suri ke 51 tahun , yang digelar kediamannya, pada Jumat sore (27/02/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (yang akrab disapa KDM), Wali Kota Cianjur, Wali Kota Subang, Kapolres Depok, Dandim 0508/Depok, unsur Forkopimda, anggota DPRD Kota Depok, para ketua koalisi partai, tim pemenangan SS–Chandra, tokoh agama, serta ribuan masyarakat. Diperkirakan sekitar 4.000 orang memadati kegiatan yang berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan kesenian.
Suasana semakin hangat saat Gubernur Jawa Barat menyapa langsung warga yang hadir. Acara kemudian ditutup dengan doa oleh Kyai H. Abu Bakar Maadris dan dirangkai dengan buka puasa bersama.
Evaluasi Anggaran BPJS dan Sektor Wajib
Di sela kegiatan, Edi Sitorus menyampaikan bahwa DPRD Kota Depok saat ini tengah melakukan evaluasi sejumlah program, termasuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang dinilai cukup besar pada pembahasan akhir tahun anggaran 2025.
Menurutnya, sektor kesehatan dan pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah yang harus menjadi prioritas. Ia menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan BPJS agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kesehatan dan pendidikan adalah urusan wajib pemerintah. Evaluasi dilakukan agar anggaran yang besar tersebut tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Proyek Pengolahan Sampah di Cipayung
Selain itu, Edi juga menyoroti rencana kerja sama Pemerintah Kota Depok dengan pihak ketiga terkait pengolahan sampah di wilayah Cipayung. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap perjanjian kerja sama, belum masuk pada kontrak pelaksanaan.
Perusahaan yang disebut memiliki hubungan teknologi dengan pihak luar negeri itu tengah menghitung kebutuhan mesin dengan kapasitas pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari. Targetnya, jika seluruh proses berjalan lancar, pembangunan dan pengoperasian dapat dimulai sekitar September mendatang.
Konsep pengolahan sampah tersebut menggabungkan sistem RDF (Refuse Derived Fuel) dan SRF (Solid Recovered Fuel) sebagai solusi penanganan sampah modern. Edi berharap kolaborasi ini dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi persoalan sampah, tidak hanya di Depok tetapi juga sebagai bagian dari upaya nasional.
Pembangunan Flyover Margonda
Terkait kemacetan, Edi mengungkapkan bahwa pembangunan flyover di Jalan Margonda telah dianggarkan sekitar Rp80 miliar untuk tahap awal. Sementara tahap kedua direncanakan pada tahun berikutnya dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menambahkan, pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Depok dan diharapkan tidak menemui kendala berarti agar proyek dapat segera direalisasikan.
“Kita sudah anggarkan. Mudah-mudahan persoalan pembebasan tanah tidak menjadi hambatan sehingga pembangunan bisa segera berjalan,” jelasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Edi Sitorus berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin demi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Depok…( Tony Yusep)
