Depok, Nuansapublik.Com.
13 Maret 2025 – Dalam acara Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Depok yang berlangsung di Aula Balai Kota Depok, berbagai pemangku kepentingan hadir untuk membahas tantangan serta solusi dalam dunia pendidikan. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, perwakilan Kementerian Pendidikan Jawa Barat, Polri, TNI, Bappeda, organisasi pendidikan, dewan kesehatan, serta para guru dan tenaga pendidik.
Acara ini menghadirkan tiga narasumber, salah satunya adalah anggota DPRD Kota Depok Komisi D, H. Igun Sumarno. Dalam paparannya, ia menyoroti berbagai isu krusial terkait pendidikan di Depok, salah satunya adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap menjadi permasalahan bagi masyarakat.
Menurut H. Igun Sumarno, minat masyarakat terhadap sekolah negeri sangat tinggi, tetapi daya tampung yang terbatas menyebabkan banyak siswa tidak diterima di sekolah negeri. Akibatnya, mereka harus mencari alternatif di sekolah swasta, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi siswa.
“Saat PPDB dimulai, banyak orang tua kebingungan karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Akhirnya, mereka harus mencari sekolah swasta yang kualitasnya beragam,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kualitas tenaga pendidik di Depok, yang masih menghadapi tantangan besar. Masih ditemukan guru yang mengajar mata pelajaran di luar bidang keahliannya, yang berdampak pada kualitas pembelajaran.
“Masih ada guru berlatar belakang ekonomi yang mengajar olahraga. Hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius agar kualitas pendidikan semakin baik,” tambahnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah rencana pendirian sekolah baru di Kota Depok. Menurutnya, membangun sekolah baru tidak hanya sebatas menambah jumlah gedung, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek tenaga pendidik yang memadai, fasilitas yang layak, serta lokasi yang strategis.
“Jika kita membuka sekolah baru, kita harus memastikan ada cukup tenaga pengajar yang kompeten. Jangan sampai sekolah berdiri, tetapi kekurangan guru berkualitas,” tegasnya.
Beliau juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam dunia pendidikan, terutama terkait evaluasi kepala sekolah dan proses perizinan sekolah. Sistem evaluasi yang terlalu birokratis dinilai dapat menghambat perkembangan sekolah dan membebani kepala sekolah dengan tugas administratif yang berlebihan.
Di akhir paparannya, H. Igun Sumarno mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di Depok..ucapnya
Dalam wawancara dengan awak media Nuansapublik.Com.
Usulan Kebijakan Terkait Study Tour untuk Siswa
Dalam upaya meningkatkan kecintaan terhadap berbagai daerah di Indonesia, kegiatan study tour menjadi salah satu cara efektif bagi siswa untuk mengenal budaya, sejarah, dan keberagaman di berbagai wilayah. Study tour memberikan pengalaman langsung yang dapat memperkaya wawasan peserta didik.
Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat kendala yang dihadapi oleh orang tua siswa, terutama terkait biaya yang tinggi. Ada kasus di mana biaya study tour mencapai jutaan rupiah, yang memberatkan sebagian orang tua. Selain itu, kejadian kecelakaan dalam perjalanan menjadi perhatian serius yang harus diantisipasi dengan peraturan yang lebih jelas dan ketat.
Oleh karena itu, ada beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan dalam penyelenggaraan study tour, antara lain:
1. Penggunaan Anggaran Pendidikan
Pemerintah sudah memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yang umumnya digunakan untuk keperluan fisik sekolah. Namun, perlu dipertimbangkan apakah anggaran ini juga bisa dialokasikan untuk mendukung kegiatan study tour agar tidak terlalu membebani orang tua.
2. Aturan yang Tidak Memberatkan
Study tour sebaiknya tidak menjadi kewajiban bagi semua siswa. Orang tua yang ingin anaknya ikut serta dapat menabung sejak awal, sementara yang tidak mampu atau tidak ingin ikut tidak boleh dipaksa atau diberi konsekuensi akademik.
3. Transparansi dan Keamanan
Sekolah harus menjelaskan rincian biaya study tour kepada orang tua secara transparan.
Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama, dengan memastikan transportasi yang aman dan berlisensi.
Orang tua harus diajak berdiskusi dalam perencanaan perjalanan agar mereka dapat memberikan masukan dan merasa lebih aman.
Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan sistem yang tidak memberatkan, study tour dapat menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi siswa tanpa menimbulkan beban berlebih bagi orang tua atau risiko yang tidak diantisipasi dengan baik…ucapnya
“Pendidikan yang bermutu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan terbaik, baik di sekolah negeri maupun swasta,” tutupnya.
( Tony/RK)
