MANADO, nuansapublik.com – Pada silaturahmi dengan peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) X Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Tahun 2019, di Hotel Sultan Raja, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (31/3/2019) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik sejumlah praktik politik yang berkembang di tanah air yang dinilainya tidak beretika.
“Saya empat setengah tahun yang namanya dihina-hina, yang namanya dijelek-jelekkan, yang namanya difitnah, yang namanya dicela sudah kayak makanan sehari-hari, di medsos (media sosial) maupun di lapangan,” ungkap Presiden.
Menurut Kepala Negara, dirinya kadang tidak ingin menjawab terhadap hal itu, ingin marah. “Tapi selalu saya sampaikan, sabar ya Tuhan, sabar, sabar, sabar,” ucap Presiden.
Kepala Negara menunjuk contoh di medsos, yang menudingnya dirinya PKI, di medsos dan direspons para politik dengan cara yang berbeda-beda. Kelihatan menuduh, kelihatan mencela, namun dirinya diam.
Tapi sekarang, lanjut Kepala Negara, dirinya mulai menjawab, dan harus menjawab. “Saya lahir tahun 1961, PKI dibubarkan tahun 1965. Iya kan, baru sadar semua kan? Umur saya masih empat tahun, enggak ada yang namanya PKI balita. Masa masih balita sudah jadi aktivis PKI,” ungkap Presiden.
Kepala Negara mengaku harus mengingatkan hal itu, karena sembilan juta orang yang disurvei percaya terhadap itu. Karena itu, berbahaya sekali kalau ini diamkan. “Harus saya jawab. Sembilan juta survei kita mengatakan percaya terhadap berita itu,” tegas Presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara menunjuk contoh dirinya dituding sebagai antek asing. Padahal, lanjut Presiden, yang namanya Blok Mahakam, blok besar yang dikelola oleh Jepang dan Perancis melalui Inpex dan Total lima puluh tahun, pada 2015 kita ambil, dan diberikan ke Pertamina seratus persen.
Yang kedua yang namanya Blok Rokan, blok besar minyak dan gas yang kita miliki dan dikelola oleh Chevron Amerika sudah sembilan puluh tahun, pertengahan 2018 pertengahan sudah dimenangkan seratus persen juga oleh Pertamina.
Yang terakhir, jelas Presiden, Freeport, yang dikelola oleh Freeport McMoran. Sudah empat puluh tahun kita hanya dapat sembilan persen. Yang dulu-dulu enggak pernah dituding-tuding antek asing. Akhir 2018 kemarin, sudah kita miliki mayoritas 51,2 persen.
“Gitu yang dituduh antek asing saya. Ini gimana kok dibalik-balik seperti ini? Tapi sekarang sudah, setelah saya jawab gitu ya diam itu. Diam, diam. Sudah enggak ada yang ngomong,” jelas Presiden.
Menurut Kepala Negara, sekarang ganti lagi urusan tenaga kerja asing (TKA). Ganti yang sebelumnya asing, sekarang ganti aseng. “Ini gonta-ganti saja. Untung saya sabar. Enggak ngerti kalau saya orang yang enggak sabaran atau temperamental itu. Mau saya apakan enggak ngerti saya,” tegas Presiden.
Kepala Negara menjelaskan, tenaga kerja asing yang ada di Indonesia itu hanya 0,03 persen dari jumlah penduduk kita. Satu persen saja engak ada, enggak ada.
Berikutnya, Kepala Negara membandingkan misalnya dengan Malaysia, 5,4 persen, dan yang paling banyak dari Indonesia. Singapura 24 persen tenaga kerja asing yang ada di Singapura, lebih banyak lagi di Uni Emirat Arab 80 persen tenaga kerja asingnya. Tapi tidak ada yang ramai. Namun di siini, menurutnya, semua dijadikan isu politik.
Inilah, menurut Kepala Negara, cara-cara berpolitik yang tidak beretika, yang tidak bertata krama, yang harus kita mulai benahi, kita perbaiki.
“Sedih kita kalau melihat cara-cara berpolitik seperti ini. Itu bukan budaya kita, bukan tata krama kita, bukan sopan santun berpolitik kita, bukan etika kita. Tugas kita bersama untuk mengingatkan mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang salah, mana yang betul,” pungkas Presiden.
Tampak hadir dalam kesempatan itu Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum PGI Dr. Henriette Hutabarat Lebang, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey./tony
