Depok Jati Mulya, Nuansapublik.com
– Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di aula kelurahan. Acara ini dihadiri oleh Lurah Jati Mulya, Camat Cilodong, anggota DPRD, serta para tokoh masyarakat, ketua RW, RT, dan warga setempat. Musrenbang kali ini menyoroti perubahan mekanisme anggaran pembangunan serta permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat.
Penguatan Peran RW dalam Pembangunan
Lurah Jati Mulya. Arifudin Amd. dalam sambutannya menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, setiap RW akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp300 juta untuk mendukung pembangunan di wilayah masing-masing. Seluruh pelaksanaan kegiatan akan dilakukan di tingkat RW dengan tanggung jawab penuh dari pengurus RW. Namun, penggunaan dana ini tetap harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan acara ini di gelar di Aula kelurahan Kamis 30/01/2025.
“Semua kegiatan sudah memiliki aturan main yang jelas, baik dari jumlah maupun jenisnya. Anggaran ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lurah Jati Mulya.
Lurah juga menegaskan agar tidak terjadi persaingan atau kesalahpahaman antara RW dan RT dalam pengelolaan anggaran. “Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan baik, saling berkoordinasi, dan menjalankan program sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Pendampingan dan Kualitas Pembangunan
Camat Cilodong Zainal Arifin, menekankan pentingnya pendampingan dalam pelaksanaan program pembangunan di RW agar kualitas proyek tetap terjaga. “Setiap kegiatan fisik harus diawasi oleh tenaga yang sudah berpengalaman agar tidak terjadi kesalahan teknis yang dapat merugikan masyarakat,” katanya.
Beliau juga mengingatkan agar setiap RW berkoordinasi dengan tenaga teknis yang telah berpengalaman di tingkat kabupaten dan kota, serta menghindari sistem kontrak yang tidak sesuai regulasi.
Dukungan DPRD dan Isu Lingkungan
Anggota DPRD Kota Depok, dalam sambutannya, menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan berbasis RW ini. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan anggaran sebesar Rp300 juta per RW bukanlah hal yang ringan. “Anggaran ini harus dikelola dengan baik dan transparan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Selain membahas anggaran pembangunan, DPRD juga menyoroti isu pencemaran lingkungan, khususnya terkait dengan pencemaran di salah satu Setu yang ada di wilayah tersebut. Investigasi telah dilakukan, dan ditemukan bahwa pencemaran berasal dari limbah pabrik tekstil serta limbah usaha kecil menengah (UKM) seperti pemotongan ayam yang dibuang sembarangan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor untuk menangani pencemaran ini. Dinas terkait telah mengambil sampel air untuk dianalisis lebih lanjut, dan tindakan tegas akan diambil jika pelanggaran terus terjadi,” tambahnya.
Musrenbang ini menjadi ajang penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi serta mendapatkan informasi mengenai kebijakan pembangunan yang akan datang. Dengan adanya anggaran baru dan penguatan pengawasan lingkungan, diharapkan Kelurahan Jati Mulya dapat terus berkembang dan menjadi wilayah yang lebih nyaman dan lestari bagi warganya…(Tony)
