Ini yang di katakan Forkabi Kota Depok Penegakan Perda dan Penindakan Peredaran Obat Terlarang

Fhoto: Sekretaris Forkabi berikan

 

Depok, Nuansapublik Com

– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Kota Depok menggelar audiensi dengan Pemerintah Kota Depok, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), guna mendorong penegakan Peraturan Daerah (Perda) secara tegas dan tanpa tebang pilih. di Kantor Pol-PP Depok Jumat 07/03/2024.

Audiensi ini terima oleh Satpol-PP. Bakesbangpol, Dinas Kesehatan,Dinas  Perijinan. Dan Polres Kota Depok.

Setelah pertemuan ini, Sekretaris DPD Forkabi Kota Depok, Ihklas Sam, menegaskan bahwa pihaknya menginginkan regulasi yang ada benar-benar dijalankan, terutama terkait dengan larangan peredaran obat-obatan terlarang dan produk tanpa izin resmi. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya peredaran obat terlarang di Depok, yang bahkan lebih tinggi dibandingkan wilayah lain seperti Bogor.

 

“Kami sangat miris melihat kondisi Depok yang notabene kotanya kecil, tetapi peredaran obat terlarang begitu luar biasa. Oleh karena itu, kami mendorong BPOM, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait lainnya untuk bertindak tegas. Kami juga siap mengawasi di tingkat kecamatan agar peraturan benar-benar dijalankan,” ujar Ihklas Sam.

Audiensi ini dihadiri oleh berbagai elemen Forkabi, termasuk 11 Ketua DPC dari setiap kecamatan, Ketua Bidang Hukum Wage, Wakil Ketua 3 Bidang Trantib, Sekjen 2 Bidang Hukum, serta perwakilan Humas DPD Forkabi Kota Depok.

Selain menyoroti peredaran obat terlarang, Forkabi juga menegaskan pentingnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam pengawasan dan penindakan regulasi di lapangan. “Kami berharap pemerintah tidak bekerja sendiri. Kami siap berkolaborasi dan dilibatkan dalam setiap kegiatan terkait dengan pengawasan masyarakat, agar aturan benar-benar ditegakkan tanpa adanya permainan dari oknum tertentu,” tambahnya.

Di akhir audiensi, Forkabi menegaskan bahwa mereka akan terus memantau implementasi hasil pertemuan ini di tingkat kecamatan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Depok bisa terbebas dari peredaran obat terlarang dan semakin kondusif..

 

( Tony/RK)