Foto Mantan Walikota Depok Diprotes di Musrenbang Cimanggis, Ade Supriatna Klarifikasi Soal Pemberhentian

Depok, Nuansapublik.Com.

18 Februari 2025

– Anggota DPRD Kota Depok fraksi Demokrat, Edi Sitorus, menyampaikan protes terkait dengan pemasangan foto mantan Walikota Depok, Muhammad Idris, dan mantan Wakil Walikota Imam Budi Hartono di spanduk acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cimanggis.

Edi mempertanyakan mengapa foto kedua mantan pejabat tersebut masih dipajang, meskipun mereka sudah diberhentikan dari jabatannya di singgung pada saat memberikan kata sambutan di acara Musrenbang Kecamatan Cimanggis Selasa 18/02/2025.

Saat diwawancarai oleh wartawan di halaman kantor Kecamatan Cimanggis, Edi mengungkapkan bahwa keputusan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Depok telah ditetapkan oleh DPRD melalui Paripurna. Ia menyarankan agar foto kepala daerah yang telah diberhentikan tidak lagi dipasang dalam acara pemerintahan, mengingat ini adalah program dari Walikota yang baru, meskipun belum dilantik.

Edi juga menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang baik dalam Musrenbang, dengan fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, serta penyelesaian masalah kemacetan, banjir, dan sampah. “Perencanaan yang matang akan menghasilkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Edi.

Sementara itu, Ade Supriatna, Ketua DPRD Depok, memberikan klarifikasi terkait polemik foto tersebut. Ia menjelaskan bahwa DPRD hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian dan pengesahan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.

Keputusan pelantikan atau pemberhentian kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ade Supriatna berharap Walikota terpilih dapat bersikap negarawan dan memperhatikan seluruh wilayah Depok tanpa terpengaruh oleh dinamika politik pasca-Pilkada.

Ia menekankan pentingnya fokus pada penyelesaian masalah, terutama dalam hal pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, dengan memperhatikan anggaran yang terbatas.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memprioritaskan penyelesaian masalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ade.

(Tony)

 

Mungkin Anda Menyukai