DEPOK : Nuansapublik.Com.
— Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Haji Brambang Sutopo (HBS), menanggapi pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/2026).
HBS mengapresiasi berbagai capaian pemerintah selama setahun terakhir. Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar berpihak dan memberi manfaat bagi rakyat.
“Persatuan dan keberpihakan kepada rakyat harus dibuktikan di lapangan. Kita juga berharap pemerintah mendengar berbagai masukan masyarakat, terutama terkait anggaran pendidikan,” ujar HBS.
Menurutnya, pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan pembangunan lainnya. Kesejahteraan guru dan dosen juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kalau ingin membangun sumber daya manusia Indonesia, kesejahteraan guru dan dosen harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Koperasi Harus Nyata, Bukan Sekadar Papan Nama
HBS juga menyoroti program koperasi pemerintah. Ia berharap koperasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan tidak sekadar memenuhi target administratif.
“Jangan hanya melihat data di atas kertas. Harus dicek langsung ke lapangan agar program benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” katanya.
Depok Jangan Terjebak Euforia Infrastruktur
Terkait pembangunan Kota Depok, HBS menyatakan mendukung program pemerintah daerah sesuai RPJMD. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, persampahan, dan pelayanan publik.
“Jangan sampai syahwat pembangunan infrastruktur terlalu kuat. Kita harus melihat kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.
HBS juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menggunakan skema pembiayaan utang. Menurutnya, pembangunan jangan sampai justru menjadi beban masyarakat di masa mendatang.
“Depok ingin maju, tetapi jangan sampai kemajuan itu membuat kita terbebani utang. Semua rencana pembiayaan harus dihitung secara matang,” katanya.
Ia berharap pembahasan APBD 2027 menjadi momentum untuk menetapkan skala prioritas pembangunan yang rasional, sesuai kemampuan fiskal daerah dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sebagai dewan, kami mendukung pembangunan. Tetapi pembangunan harus rasional, sesuai kemampuan keuangan daerah, dan yang paling penting berpihak kepada rakyat,” pungkas HBS…( Tony Yusep)
